Tuesday, January 11, 2005

MOOTW dan Bencana Tsunami di Aceh
BENCANA gempa yang dahsyat seperti yang terjadi di Aceh memerlukan penaggulangan kemanusiaan yang cepat, perlu dukungan mobilitas, teknis selain memerlukan kerjasaman antara semua pihak baik sipil maupun militer. Pemerintah telah menyatakan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Selain itu berbagai berita internasional yang penulis ikuti baik elektronik maupun cetak memberitakan kalau TNI dikerahkan untuk membantu para korban bencana. Kebetulan, TNI telah berada di Aceh untuk operasi counter-separatism sehingga penerjunan ke lokasi bisa dilakukan secara cepat. Tulisan ini akan lebih menfokuskan kepada penugasan militer untuk kondisi darurat seperti bencana alam maupun situasi darurat yang kompleks (complex emergency situation) ataupun perbantuann ke otoritas pemerintahan sipil.
Di dalam kebijakan militer, penugasan militer untuk tugas-tugas pokok (berperang) sering disebut dengan istilah military operation other than war –MOOTW. MOOTW menjadi populer di kalangan militer dan menjadi terminologi baku. Oleh karena itu pula, Undang-Undang Pertahanan Nasional No. 3/2003 pasal 10 ditemukan istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang sepertinya merupakan terjemahan langsung dari MOOTW.
Penjelasan pasal 10 UU No. 3 2002 menyatakan “Operasi militer selain perang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic missions), perbantuan kepada Kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (Search And Resque), bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana alam”. Selain itu, ditegaskan bahwa “operasi militer selain perang dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundangan-undangan”.
Istilah lain juga digunakan. Pihak Angkatan Bersenjata menggunakan istilah Peace Support Operations (PSO) atau Dukungan Operasi Perdamaian, yang tugasnya hampir sama dengan MOOTW. Doktrin PSO Inggris diterbitkan oleh Joint Doctrine, Concept and Command Centre –JDCC yeng bertugas mengembangkan konsep-konsep, doktrin dan komando di dalan militer. Sedangkan untuk militer AS prinsip MOOTW antara lain tertuang di dalam JP 3-07 Joint Doctrine For Military Operations Other Than War. Kini istilah PSO semakin populer di Eropa dan juga Afrika sebagai payung untuk misi nonperang militer pada berbagai skalanya. Tantangan Profesi Tentara, pada dasarnya dipersiapkan untuk berperang dalam berbagai medan, skala, tehnik dan skenario. Karena itu training militer lebih ditekankan kepada profesionalisme yang mengutamakan keahlian teknis yang ditopang oleh kekuatan fisik serta dukungan kemampuan teknologi yang tugas kemiliteran yang dikemas dengan strategi militer. Namun demikian selain berperang, tentara juga bertugas untuk misi damai –dan sebagian besar waktu untuk tentara adalah di dalam zona damai, sebab perang hanyalah alternative tarakhir yang diputuskan oleh otoritas politik sipil. Meminjam istilah Karl von Klausewitz bahwa “perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain”, sehingga profesionalisme harus selalu diasah untuk pilihat terakhir.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) senantiasa menggelar misi-misi perdamaian pada wilayah konflik baik koflik biletaral maupun konflik internal. Tidak jarang pula kalau peace mission kadang menerapkan pemaksaan perdamaian (peace enforcement) kepada pihak bersengketa. Dalam misi-misi perdamaian PBB semacam ini, tentara dituntut untuk melakukan tugas-tugas yang sering tidak didapatkan pada saat training kemiliteran yang ditujukan untuk keunggulan di dalam berperang –hal ini yang sering dihadapi oleh tentara-tentara Barat. Oleh karena itu, berbagai pusat trainning untuk pasukan perdamaian digelar di berbagai negara untuk mempesiapkan standing force jika suatu ketika diuperlukan.
Dengan demikian OMSP merupakan tantangan di dalam dunia keahlian kemiliteran, sebab ia memerlukan training dan skill yang sama sekali berbeda dengan trainning untuk perang yang bertujuan untuk melumpuhkan lawan. Kekuatan yang mematikan tersebut tidak digunakan untuk OMSP sebab tugas lebih sering bersifat kemanusiaan seperti rearch & rescue (SAR). Hal ini juga menohok sendi-sendi profesionalisme dan training militer terutama di negara-negara Barat termasuk Amerika sekalipun, sebab tentara memerlukan keahlian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pada saat penggelaran dilakukan. Perlunya Governance Tentara memili skill dan peralatan yang senantiasa siap untuk digunakan. Di sinilah fungsi strategis tentara di dalam tugas-tugas kemanusiaan. Namun demikian pengerahan tentara untuk tugas non-militer, tetap memerlukan pengawasan dari otoritas sipil. Bukan karena ketidakpercayaan, namun merupakan prinsip pengelolaan militer di dalam demokrasi itu sendiri, dan tentunya, operasi memerlukan pendanaan yang merupakan domain tanggungjawab negara. Dengan demikian tidaklah benar misalnya, seperti pernah terjadi, ketika TNI melakukan perbantuan ke Polri kemudian menagih biaya ke Polri di akhir tugas atas biaya-biaya yang dikeluarkan TNI selama memberikan perbantuan –hal ini menunjukkan tidak jelasnya aturan pelibatan termasuk sampai ke pengelolaan sumber dana.
Seperti ditegaskan di dalam UU Pertahanan Negara, Operasi Militer Selain Perang dilakukan “berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundangan-undangan”. Hal ini merupakan dasar untuk akuntabilitas demokratik sebab tentara tidak bisa mengerahkan dirinya sendiri. Dalam kaintannya untuk perbantuan ke otoritas sipil seperti untuk membantu polisi, cukai, dan lain sebagainya. Otoritas politik sipil selain memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan angkatan bersenjata, juga tanggap terhadap permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh bangsa, selain, otoritas sipil yang memegang kendali atas menajemen anggaran yang digunakan oleh pihak tentara di dalam menjalankan tugasnya.
Secara umum operasi militer selain perang baik untuk tujuan kemanusiaan ataupun perbantuan ke otoritas sipil, memerlukan ketegasan misi dan tujuan. Selain itu diperlukan kesatuan otoritas penanggungjawab dan terintegratif; serta aturan pelibatah yang tegas dan realistis. Untuk itu, kerjasaman sipil dan militer dalam pelaksanaan MOOTW/OMSP memerlukan kondisi saling-percaya dan komunikasi yang sehat antara keduanya, sebagai landasan pengelolaan militer dalam sebuah negara demokrasi.